• Bedah Buku Bangga Menjadi Pustakawan

    Berikut ini kami tampilkan dokumentasi kegiatan Bedah Buku "Bangga Menjadi Pustakawan" yang kami adakan ahir tahun lalu. Menghadirkan pembicara utama, Bapak Blasius Sudarsono (Mantan Kepala PDII-LIPI, Pemerhati Perpustakaan) dan Bapak Wiji Suwarno, M.Hum (Kepala Perpustakaan IAIN Salatiga, Penulis)

  • Pelantikan PD ATPUSI Bantul

    Hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 kemarin, ATPUSI DIY melakukan agenda Pelantikan Pengurus Daerah ATPUSI Kab. Bantul DIY. Bertempat di Balai Parasamya Kantor Bupati Bantul, DIY. Acara pelantikan ini dilakukan mulai jam 8.30 sd 12.00 WIB. Acara ini diikuti oleh sekitar 30 pengurus ATPUSI Kab. Bantul. Serta hampir 100 peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala UPTD, dan tentu saja para pustakawan sekolah se-Kabupaten Bantul.

  • Launching #KulonprogoOneSearch

    Sukses Besar. Pelantikan PD ATPUSI Kulonprogo sekaligus launching program #KulonprogoOneSearch oleh Wakil Bupati Kulonprogo, Drs. H. Sutedjo.

  • IASL 2013 di Bali

    ATPUSI sukses menyelenggarakan Konferensi Pustakawan Sekolah Internasional di Bali 26-30 Agustus 2013. 42nd Annual Conference of the International Association of School Librarianship (IASL)Incorporating the 17th International Forum on Research in School Librarianship

  • Sinergi ATPUSI DIY dan IPI DIY

    ATPUSI DIY untuk periode kepengurusan kali ini memang gencar melakukan konsolidasi. Baik secara internal maupun eksternal. Dan salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) DIY yang juga merupakan induk setiap organsisasi kepustakawanan di DIY.

Friday 22 January 2010

Hebat! Rp 56 Miliar untuk Perpustakaan Sekolah

Jumat, 15 Januari 2010 | 13:06 WIB


SLEMAN, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, mengucurkan dana Rp 56 miliar pada tahun ini untuk membangun perpustakaan di tingkat SD dan SMP. Jumlah perpustakaan, khususnya di tingkat SD, masih sangat minim dan tidak memenuhi standar pelayanan minimal sekolah.
"Dana itu diperoleh dari kucuran Dana Alokasi Khusus pemerintah pusat. Saat ini kami telah menerima proposal dari sekolah-sekolah dan tengah memverifikasinya," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Sleman Suyamsih, ketika ditemui, Jumat (15/1/2010).
Perpustakaan menjadi sasaran pembiayaan DAK itu karena baru 22 SD dari 500 SD di Sleman yang memiliki ruang perpustakaan yang layak dan sesuai standar. Adapun untuk SMP, selain diperuntukkan bagi pembangunan perpustakaan, juga dibolehkan untuk merehabilitasi gedung sekolah, laboratorium, dan alat-alat penunjangnya.
Saat ini, telah masuk proposal dari 130 SD dan 75 SMP untuk proyek tersebut. Setiap sekolah nantinya akan memeroleh dana berkisar Rp 180 juta-Rp 280 juta. "Realisasi dana kepada sekolah yang telah diverifikasi masih harus menunggu pedoman pelaksanaan dari pemerintah pusat. Kami harap paling lambat awal Februari ini sudah bisa turun," kata Suyamsih.
Laporan wartawan KOMPAS Mohamad Final Daeng

Sekolah Wajib Punya Kepala Perpustakaan Sendiri

Senin, 18 Januari 2010 | 10:38 WIB

M.LATIEF/KOMPAS IMAGES

Ilustrasi: Sesuai Peratuan Pemerintah No 38 Tahun 2007, perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib antara Pemerintah Provinsi Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/kota Pemkab.
JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 25 Tahun 2008, diharapkan lima tahun setelah permendiknas itu diterbitkan, setiap sekolah harus sudah memiliki seorang kepala perpustakaan sekolah.
Permendiknas No 25/2008 mengatur standar tenaga perpustakaan. Berdasarkan Pasal 2 peraturan itu, penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah seperti yang diatur dalam peraturan menteri tersebut selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan itu ditetapkan.
"Setiap sekolah harus sudah ada kepala perpustakaan, itu salah satu syaratnya. Pustakawan pun sebetulnya sudah bisa diangkat untuk posisi itu, tetapi bagi yang belum, harus ikut pendidikan dan pelatihan dulu," ujar Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Drs H Supriyanto MSi, Senin (18/1/2010) di Jakarta.
Selain itu, kata Supriyanto, saat ini pihaknya dan Kementerian Pendidikan Nasional sedang membicarakan pembagian urusan pemerintahan terkait perpustakaan. Bahwa sesuai dengan Peratuan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, lanjutnya, perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
"Dengan demikian, ada pendelegasian tugas dari pusat ke daerah, seperti mengenai tenaga perpustakaan, pendidikan, serta pelatihan-pelatihan," ujarnya.
Supriyanto berharap, dengan tindak lanjut dari PP No 38/2007, diharapkan daerah juga ikut serta mengembangkan perpustakaan di daerahnya masing-masing. Saat ini, katanya, dari 500 pemerintah kabupaten yang ada, 75 persen di antaranya sudah mendirikan perpustakaan daerah sendiri.
"Kami harapkan ini bisa menjadi embrio untuk pembentukan perpustakaan di daerah-daerah lain," ujar Supriyanto.

ATPUSI YOGYAKARTA TERBENTUK

Pada hari Sabtu, 16 Januari 2010 Pengurus Daerah ATPUSI tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota terbentuk. Pengukuhan pengurus dilakukan oleh Ketua Umum PP ATPUSI, Muhamad Ihsanudin, M.Hum, melalui acara "SEMINAR DAN KONVENSI TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH SE-PROPINSI D.I. YOGYAKARTA".

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY yang disampaikan oleh sekretarisnya. Dihadiri oleh Kepala Badan Perpustakaan Daerah DIY dan Kepala Kanwil Departemen Agama DIY.

Sebagai pembicara kunci dalam seminar ini adalah Dr. Abi Sujak, Kepala Program Direktorat Jenderal PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional.

Acara seminar dan konvensi ini dihadiri oleh 185 tenaga perpustakaan sekolah/madrasah se-propinsi DIY dari tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat.

Acara berlangsung dengan sukses dan lancar. Terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah ATPUSI Propinsi Yogyakarta adalah Arsidi, A.Md Pustakawan SMA N 1 DIY.
(dikutip dari web blog ATPUSI Pusat, http://atpusi2009.blogspot.com)

Perpustakaan Sekolah Masih Memprihatinkan

YOGYA Jumlah tenaga perpustakaan sekolah di Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Hal tersebut juga sejalan dengan jumlah dan kondisi dari perpustakaan itu sendiri. Dimana hingga saat ini Indonesia masih belum menjadikan perpustakaan sebagai prioritas dalam pembelajaran.

Tim Pengembang Perpustakaan Sekolah Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan (PMPTK), Wasis D. Wiyogo mengungkapkan, saat ini pemerintah memang belum memiliki program yang fokus untuk mengembangkan perpustakaan terutama dari segi tenaga perpustakaannya. Ini terlihat dari perbandingan tenaga yang dimiliki dan jumlah perpustakaan serta jumlah sekolah yang ada di Indonesia.

"Tidak bisa dibayangkan, dari 250 ribu sekolah yang ada di Indonesia, yang memiliki perpustakaan hanya 23 ribu saja. Sementara untuk tenaga pustakawan fungsional yang tersedia saat ini hanya 221 orang saja. Bisa dilihat jelas betapa kesenjangan begitu terjadi dari sisi jumlah tenaga pustakawan yang sangat kecil," ujarnya di sela seminar dan konvensi asosiasi tenaga perpustakaan sekolah di aula Disdikpora DIY, Sabtu (16/1).

Menurutnya, dengan kecilnya jumlah tenaga perpustakaan yang ada labih disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah. Baik dari segi dana untuk mengembangkan perpustakaan di sekolah-sekolah maupun kesejahteraan pegawainya.

"Fenomena yang terjadi sekarang, tenaga yang mengisi perpustakaan biasanya adalah guru yang prestasi mengajarnya buruk dan dibuang untuk mengurus perpustakaan. Dari segi kesejahteraan gajinya saja sangat jauh dari gaji guru yang mendapatkan sertifikasi. Jika keadaannya demikian, maka sangat kecil kemungkinan untuk memajukan perpustakaan sekolah," katanya.

Ia mengaku sangat pesimis untuk dapat mengembangkan tenaga pustakawan yang dapat memenuhi target untuk semua sekolah di Indonesia. Sebab kesenjangan yang ada sudah terlampau jauh dan sangat sulit untuk mengejarnya. Namun demikian, berbagai upaya tetap dilakukan untuk melakukan hal tersebut.

"Memang sangat sulit untuk mengisi kekosongan tenaga pustakawan yang jumlahnya ratusan ribu. Tetapi kini kami tengah mensosialisasikan Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah. Diharapkan dari sini dapat mendorong percepatan peningkatan tenaga pustakawan agar menjadi prioritas di tiap sekolah," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Perpustakaan Nasional RI, Lucya Dhamayanti menambahkan, selain jumlah perpustakaan dan tenaga yang kurang, saat ini keberadaan perpustakaan juga belum mampu memenuhi standar minimal kompetensi.

"Sekolah banyak yang tidak punya perpustakaan, kalaupun ada, yang memenuhi standar hanya sekitar 20 persen saja. Itulah yang akhirnya berimbas pada minimnya pustakawan. Ada baiknya, keberadaan perpustakaan itu juga dijadikan salah satu syarat dari akreditasi suatu sekolah agar setiap sekolah bisa memenuhi akan kebutuhan perpustakaan tersebut," imbuhnya. (Dikutip dari KRjogja.com) Sabtu, 16 Januari 2010 12:20:00